PSK (Pergerakan Sosial Kemasyarakatan)

tepat tanggal 27 Februari 2013 surat undangan masuk untuk menghadiri seminar nasional tentang Perumusan RUU MIGAS , dimana yg sekarang BP MIGAS yang sudah dibubarkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). maka pada dasarnya perlu adanya review RUU Migas. yang selama ini dirasa hilangnya sistem atau dgn kata lain lemahnya konstitusi.

dengan falasah tersebut. perlu ada penangan serius tentang MIGAS yg ada di INDONESIA. Sampai kapan kita akan terus membeli barang yang kita punya sendiri . yang pada hakekatnya bahwa bahan mentah itu adalah dari negara kita sendiri "ujar ibu Megawati dalam sambutannya"

Kita bukan tidak suka dengan orang Asing tapi kita CINTA REPUBLIK INDONESIA "ucap Megawati Soekarno Putri" .

betul, negara kita kaya. tapi kekayaan yang kita miliki sampai saat ini masih saja kita membeli. 

sumber dari : www.antaranews.com & m.sindonews.com sumber dari Zainuri berikut adalah gallery sepintas kegiatan seminar nasional; sumber : Zainuri

buat rekan-rekan yang pengen contact person secara langsung datengin aja ke Profil FB masing-masing.

itu aja ya infonya. terima kasih. 

SMAN 9 kota bekasi yang di pimpin oleh Sarmani Abbas melakukan pungutan liar kepada siswa lebih dari 1.200 siswa, terkena pungutan ini untuk kontrak pembelajaran online  dengan besarnya Rp 600.000 per siswa ketika media mengkomfirnasi kepada salah satu kepala sekolah kebetulan beliau tidak ada di tempat dan di temui salah satu guru dan beliau menjelaskan tentang pungutan uang Rp 600.000,bahwa uang tersebut adalah untuk kontrak pelajaran Online selama satu tahun , dan uang pungutan tersebut hanya di belikan alat CCTV, sama ,TV, dan itupun melalui koordinasi kepada Dinas Pendidikan," kata guru di jawab dengan tegas.

Bahkan, meski ada larangan keras terhadap para kepala sekolah (kepsek) sekolah negeri di kota Bekasi untuk tidak memungut biaya apapun kepada siswa dari Gakin ( Keluarga Miskin), namun di salah satu sekolahan SMAN 9 yang di pimpin oleh Sarmani Abbas di kota Bekasi tetap melanggarnya, ketika Radar Nusantara mengkonfirmasi ke salah satu Kabid Dinas Pendidikan beliau menjawab kami tidak mengetahui soal pungutan di SMAN 9. “Apabila sampai mengatasnamakan atas persetujuan dari dinas kami akan memanggil dan menindak tegas kepada kepala sekolah tersebut”, jawab dengan tegas oleh kabid di ruang kerjanya. 

Sedangkan, sejumlah orangtua siswa Gakin (Keluarga Miskin) mengaku dibingungkan dengan pihak sekolah yang tetap meminta mereka membayar uang senilai Rp 600.000. Hal itu terjadi di SMAN 9 Kota Bekasi. Akhirnya, orangtua siswa pun harus mencari utangan kesana-kemari untuk melunasi pembayaran belajar online Rp 600.000 tersebut, ungkap salah satu wali murid.

Menurutnya, kini beberapa wali murid terpaksa menanggung utang meski Pemkot gembar-gembor menyatakan bahwa seolah untuk siswa Gakin gratis. “uang sebanyak itu banyak lho buat kami,”apa lagi sejumlah Rp 600.000 jelasnya.

Ketika esok harinya Radar Nusantara telah berkunjung ke sekolah SMAN 9 untuk konfirmasi ke kepala sekolah Sarmani Abbas ,dan beliau menjawab dengan adanya pungutan uang sebesar 600.000 ribu itu memang mengakui, dan atas kerjasama dengan komite tersebut. Lebih naifnya lagi kepala sekolah SMAN 9 Sarmani Abbas mengatakan kepada media ketika di konfirmasi, “  Tolong bang jangan di masukkan Koran, “ ungkap kepala sekolah SMAN 9 Sarmani Abbas tersebut, “dan uang pungutan itu untuk kontrak pembelajaran online, “ tambahnya. ketika mau di komfirmasi tentang jumlah sebanyak uang tersebut dia belum bisa menjawab dan  dengan alasan pergi melayat untuk temannya yang meninggal, padahal kalau di hitung jumlah tersebut sangat begitu banyak Rp.  600.000 X 1200 = Rp. 7.20.000000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang jadi pertanyaan di kemanakan uang sebanyak itu?.

Terkait pungutan yang terjadi di SMA Negeri 9 kota bekasi kami meminta kepada instansi  terkait khususnya dinas pendidikan  Provinsi  Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan Kota Bekasi  untuk segera menindak lanjuti  permasalahan tersebut, mengevaluasi serta memberikan sangsi tegas di karenakan hal ini bertentangan dengan intruksi kepala Dinas Provinsi,Jawa Barat No.1526/2012 tentang larangan pungutan di sekolah dalam pelaksanaan wajib belajar dan UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 34 ayat 2 PP 17 tahun 2010 pasal 198 dan aturan lain yang mengikuti , dan jika berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah segera di lakukan penyelidikan oleh pihak yang yang berwajib maupun pihak kejaksaan. sumber : radar nusantara.com

PSK merupakan lembaga independent.PSK memiliki kepanjangan Pergerakan Sosial Kemasyarakatan. Merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dibentuk tanggal 20 Februari 2013.

PSK terbentuk atas dasar suatu regenerasi dan perubahan kepada birokrasi yang bersih,transparasi dan bertanggung jawab.

Dengan berhimpun dalam wadah lembaga swadaya masyarakat, maka berbagai ilmu pengetahuan serta keterampilan dapat tersalurkan. Selain itu dapat tertolong dan tidak lagi mudah ditipu, akan punya suatu pendirian yang kokoh dan merdeka serta mandiri dalam segala aspek kehidupan.
PSK bergerak dibidang Pelayanan Publik, Kegiatan Sosial, & Investigasi Publikasi.

Berikut Struktural LSM PSK (masih dalam tahap pengembangan)
Ketua Dewan Pembina : Sony Lazuardi
Ketua Umum : Alvon Uskono
Wakil Ketua Umum : Zainuri
Sekretaris Jendral : Adhiyatma Dwi Putra
Bendahara Umum : Desi Setya Ningsih
Div. Advokasi,Pengerakan & Informasi : Maulana Iqbal Firdaus
Div. Sosial Kemasyarakatan : Djunizar & Amran MariYuana Race
Div. Teknologi Informasi & Dokumentasi : Ismoyo Ariwibowo
Div. Penggerak Kepemudaan : Wahyu Risky Saputra

Sekretariat
Jl Raya PERUM BKKBN - Mustika Jaya, Indonesia Phone : +62 8821 1305 643